Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke MPR, disusul proses sidang istimewa untuk mengisi kekosongan jabatan sesuai aturan konstitusi.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 23.05 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 20x dibuka
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan keyakinan terhadap kelancaran proses penanganan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. Ia menilai mekanisme yang kini berjalan di bawah naungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjalan sesuai prosedur dan tanpa hambatan signifikan. Menurutnya, dinamika politik dalam negeri tetap stabil, aman, dan kondusif, sejalan dengan prinsip demokrasi yang berjalan baik.

Faisol menekankan pentingnya mempertahankan citra positif Indonesia di kancah global, terutama dalam konteks investasi dan stabilitas kebijakan. Ia menegaskan bahwa proses pengunduran diri yang dilakukan secara resmi dan terbuka mencerminkan sistem yang berjalan dengan profesionalisme. Dengan demikian, kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap kondisi politik dalam negeri tetap terjaga.

Pada hari yang sama, Gibran datang langsung ke Gedung Nusantara III untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Ia juga telah lebih dahulu menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan Gibran berlangsung pada pukul 11.16 WIB, diikuti pertemuan singkat dengan Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR di lantai 7. Setelah menyerahkan dokumen, ia meninggalkan gedung tanpa memberikan pernyataan kepada media.

MPR selanjutnya akan menggelar sidang istimewa guna menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Proses ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang telah disiapkan untuk menjaga kelangsungan fungsi lembaga negara.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya