Gibran Tetap Dapat Fasilitas Mantan Wapres Setelah Mundur
Setelah mengajukan pengunduran diri ke MPR dan Presiden, Gibran tetap berhak atas pensiun serta berbagai fasilitas negara sebagai mantan wakil presiden sesuai aturan hukum yang berlaku.
Redaksi iNarasikita·Minggu, 15 November 2026, 09.20 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 7x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November, setelah sebelumnya menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun telah meletakkan jabatan, ia tetap memenuhi kriteria sebagai mantan pejabat negara tinggi, sehingga berhak atas sejumlah hak dan fasilitas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Salah satu hak utama yang diterima adalah pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Berdasarkan perhitungan yang merujuk pada Pasal 6 ayat 2 UU tersebut, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yang saat ini ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, jumlah pensiun bulanan yang diterima Gibran mencapai Rp20.160.000.
Selain pensiun, ia juga berhak atas tunjangan sesuai aturan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga yang mencakup air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya. Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak dilengkapi dengan perlengkapan standar, kendaraan negara beserta pengemudi, serta staf pegawai negeri yang ditugaskan untuk mendukung kebutuhan administratif dan pribadi.
Pemberian fasilitas ini baru mulai berlaku pada bulan setelah pengunduran diri dinyatakan secara resmi dan dengan hormat. Hak tersebut dapat dicabut jika mantan pejabat meninggal dunia atau kembali dipilih menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam kasus meninggal, keluarga dari mantan wakil presiden juga berhak atas pensiun janda atau duda sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Wajibkan Dana Pesangon Disimpan di Lembaga Negara
Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah mulai 2027, demi menjamin hak pekerja saat PHK.
15 November 2026

Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-49 di Manila, Diterima Presiden Filipina
Presiden Prabowo Subianto tiba di Manila untuk menghadiri KTT ASEAN ke-49, disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan istrinya.
15 November 2026

Prabowo Tiba di Manila Hadiri KTT ASEAN ke-49
Presiden Prabowo Subianto tiba di Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-49, menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional.
15 November 2026

Netanyahu Dorong Koalisi Keamanan dengan Eisenkot
Netanyahu meminta Eisenkot membentuk pemerintahan persatuan dengan syarat partai-partai mendukung Israel sebagai negara Yahudi, namun gagasan itu ditolak dengan tegas.
15 November 2026
Berita Lainnya

Stroberi Desa Baru Dua Bangkitkan Ekonomi Berkelanjutan
Minggu, 15 November 2026, 12.08 WITA

Harga Emas Antam Sentuh Level Terendah 10 Bulan
Minggu, 15 November 2026, 12.07 WITA

Rupiah Tembus Rp18.200, Industri Impor Waspadai Kolaps
Minggu, 15 November 2026, 12.07 WITA

Razon Jr Puncaki Daftar Kekayaan Filipina dengan Harta Rp315 Triliun
Minggu, 15 November 2026, 12.06 WITA

BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Ini Syarat dan Langkah Pencairan
Minggu, 15 November 2026, 12.06 WITA

Rilis Film Hari Kamis, Strategi Bisnis yang Menguntungkan
Minggu, 15 November 2026, 12.05 WITA

Lima Film Akhir Pekan yang Menggugah Semangat dan Imajinasi
Minggu, 15 November 2026, 12.05 WITA

Peppermint: Keadilan yang Dibayar dengan Darah
Minggu, 15 November 2026, 12.05 WITA

