Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gubernur Maluku Utara Soroti Penyerapan Aspirasi Daerah di Pusat

Gubernur Maluku Utara menyampaikan tantangan penyerapan aspirasi daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam forum nasional tentang peran DPD RI.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 1 November 2026, 15.49 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 71x dibuka
Gubernur Maluku Utara Soroti Penyerapan Aspirasi Daerah di Pusat📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menghadiri forum nasional untuk membahas sejauh mana kebutuhan daerah telah diakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat guna menyelesaikan permasalahan struktural yang memengaruhi pembangunan. Fokus utama pembahasan mencakup pengelolaan sumber daya alam, khususnya dari sektor pertambangan dan hilirisasi, yang dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

Ia menyoroti disparitas antara potensi ekonomi yang dimiliki daerah dengan realisasi pendapatan daerah serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, upaya perlindungan lingkungan juga menjadi bagian krusial dari diskusi, mengingat aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak diatur secara berkelanjutan. Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari kesejahteraan nyata yang dirasakan masyarakat.

Forum yang mengusung tema "Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah" menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke tingkat nasional. Sherly menyampaikan bahwa peran DPD RI sebagai wakil daerah di tingkat pusat perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan lokal. Ia menilai bahwa efektivitas lembaga ini sangat menentukan dalam mendorong keadilan distribusi pembangunan.

Dalam paparannya, Gubernur Maluku Utara juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam agar hasilnya tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, melainkan juga menjadi modal bagi kemajuan daerah secara menyeluruh. Ia berharap forum ini menjadi awal dari proses konsultasi berkelanjutan antara daerah dan pusat, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya