Hasina Siap Hadapi Hukuman Mati Jika Kembali ke Bangladesh

Kendari, ıNarasikita - Jaksa Bangladesh, Md Aminul Islam, menegaskan bahwa eks Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang kini berada di India, tidak memiliki peluang hukum lagi untuk menghindari eksekusi jika kembali ke tanah air. Pernyataan ini disampaikan menyusul pernyataan Hasina bahwa dirinya berencana kembali ke Bangladesh pada bulan Desember. Menurut Aminul, seluruh jalan hukum telah tertutup karena masa banding selama 30 hari pasca vonis telah berlalu tanpa tindakan dari terdakwa.

Vonis hukuman mati tersebut dikeluarkan oleh pengadilan di Dhaka pada November 2025, setelah Hasina dianggap bersalah atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk menghasut pembunuhan, memerintahkan kekerasan, dan gagal mencegah tindakan kejam terhadap demonstran. Vonis ini berlaku meskipun Hasina tidak hadir dalam persidangan, yang digelar secara in absentia. Ia sebelumnya meninggalkan Bangladesh pada Agustus 2024 saat aksi protes besar-besaran memicu kerusuhan dan menyerbu kediamannya di istana negara.

Hasina, yang kini berusia 79 tahun, telah menghindari sorotan publik sejak melarikan diri ke India dengan helikopter. Ia tetap menjaga komunikasi dengan publik melalui konferensi virtual dengan suara yang terdengar lemah. Meski menyadari risiko eksekusi, ia menegaskan bahwa ketakutan tidak boleh menghalangi kewajibannya terhadap rakyat. Ia menegaskan bahwa kembali ke Bangladesh merupakan tugas yang harus dipenuhi, meski dengan konsekuensi hukum yang berat.

Pemerintah Bangladesh telah meminta India untuk menyerahkan Hasina, dan permintaan ekstradisi tersebut kini sedang dipelajari secara hukum oleh otoritas India. Ketegangan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk akibat keberadaan Hasina yang terus berlanjut di wilayah India. Selain vonis atas kejahatan terhadap kemanusiaan, Hasina juga menghadapi tuduhan korupsi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan aktivis oposisi. Menurut laporan PBB, aksi kekerasan tahun 2024 menewaskan hingga 1.400 orang.

Pengadilan menilai bahwa Hasina bertanggung jawab sebagai komandan atas tindakan kejam yang terjadi selama gelombang protes mahasiswa. Salah satu saksi dalam persidangan adalah seorang pria yang mengalami luka serius akibat tembakan. Hasina, yang diwakili pengacara negara, menyebut proses hukum tersebut sebagai "lelucon yurisprudensi" dan menolak kewajiban hadir dalam sidang yang menentukan nasibnya. Kini, dengan keputusan hukum yang final, ia tetap bersikeras bahwa kembali ke Bangladesh adalah bentuk tanggung jawab politik dan moral.