Insentif Mobil Hybrid Tunggu Masukan Kementerian Lain

Kendari, ıNarasikita - Kebijakan insentif bagi kendaraan hybrid masih berada dalam tahap kajian lintas kementerian, sebelum keputusan akhir dibuat. Menteri Perindustrian menegaskan bahwa pemberian insentif tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan masukan dari berbagai sektor, termasuk energi dan keuangan, mengingat dampaknya yang luas terhadap industri, konsumsi energi, dan kebijakan fiskal nasional.

Pembahasan mengenai insentif hybrid telah dilakukan secara informal, namun belum mencapai tahap resmi koordinasi antarkementerian. Menperin menekankan pentingnya pendekatan kolektif agar kebijakan yang diambil benar-benar seimbang dan mendukung transformasi energi nasional tanpa merugikan sektor lain.

Usulan insentif mencakup dua bentuk, yakni fiskal dan nonfiskal. Dalam bentuk fiskal, kemungkinan diberikan keringanan pajak yang tidak harus setara dengan mobil listrik berbasis baterai (BEV). Sementara insentif nonfiskal meliputi akses bebas ganjil genap, fasilitas parkir khusus, serta akses prioritas ke titik pengisian daya.

Pertemuan dengan Menteri Keuangan direncanakan sebelum akhir Oktober 2026, meski hingga saat ini belum terealisasi. Menperin menilai momentum kenaikan harga BBM menjadi peluang strategis untuk mendorong adopsi kendaraan hybrid sebagai alternatif efisien. Targetnya, usulan insentif diserahkan dalam tahun ini untuk memperkuat industri kendaraan berbasis baterai secara menyeluruh.