Jepang Siapkan Panduan Pengawasan Digital Anak Usia Dini

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Jepang tengah menyusun kerangka kebijakan baru untuk mengatur penggunaan layanan digital oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Rancangan ini menekankan pentingnya pendampingan orang tua dan wali dalam mengelola paparan konten digital, serta menyesuaikan akses internet sesuai tahap perkembangan usia anak. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya risiko terhadap kesehatan mental dan keselamatan anak di ruang digital.

Pedoman yang disiapkan oleh Badan Anak dan Keluarga Jepang membagi anak ke dalam enam kelompok berdasarkan usia, mulai dari bayi hingga remaja. Anak usia dua tahun ke bawah menjadi fokus utama, di mana disarankan agar interaksi langsung antara orang tua dan anak menjadi prioritas utama. Pada usia ini, penggunaan perangkat digital harus dibatasi ketat, dan konten yang ditonton harus dipilih secara selektif demi mendukung perkembangan fisik dan kognitif.

Untuk anak usia 6 hingga 9 tahun, penggunaan teknologi diperkenalkan secara bertahap, terutama untuk kebutuhan pendidikan. Pada kelompok ini, pemerintah mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan mandiri dalam menjelajah dunia maya, namun tetap dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Di sisi lain, anak usia 13 hingga 15 tahun, yang mulai aktif di media sosial, diharapkan mendapatkan ruang privasi dan kemandirian, meskipun orang tua tetap diminta menjaga komunikasi terbuka dan memberi arahan saat dibutuhkan.

Selain peran orang tua, sekolah diminta ikut berpartisipasi dalam membekali siswa dengan literasi digital dan pemahaman terhadap risiko online. Sementara itu, penyedia layanan digital didorong untuk menyediakan fitur pelaporan, dukungan pengguna, dan sistem yang memudahkan anak dalam mengakses bantuan saat menghadapi masalah di internet. Rencananya, pedoman ini akan dikaji lebih lanjut melalui forum ahli sebelum ditetapkan sebagai aturan resmi.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Dengan pendekatan berbasis usia dan kolaborasi semua pihak, pemerintah berharap dapat menekan dampak negatif dari penggunaan media sosial dan layanan daring, sekaligus membentuk generasi digital yang lebih sadar dan bertanggung jawab.