Jutaan Serangan Siber Ancam Layanan Digital Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperingatkan meningkatnya ancaman serangan siber yang mengarah pada infrastruktur digital pemerintah, termasuk situs resmi dan layanan publik. Dalam upaya antisipatif, lembaga ini menekankan pentingnya kesiapan sistem, pemantauan aktif, serta kapasitas respons insiden untuk menjaga kelangsungan layanan digital yang kini menjadi tulang punggung pemerintahan digital.

Sebagai tindak lanjut dari imbauan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikeluarkan pada 8 November, Komdigi telah menerbitkan tiga surat edaran pada 9 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pengelola Pusat Data Nasional 1 (PDN-1), Government Cloud, pejabat nama domain instansi pemerintah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) di lingkup publik. Isi imbauan mencakup penguatan keamanan sistem, pemantauan aktivitas jaringan, audit kerentanan, dan persiapan koordinasi penanganan insiden.

Data dari Fortinet menunjukkan bahwa dalam periode 24 jam terakhir, terdeteksi sebanyak 1,6 juta serangan siber yang berhasil diblokir, dengan rata-rata 19 serangan per detik. Sektor perbankan menjadi target utama, mencatat 761.000 ancaman, diikuti teknologi (386.000), pemerintah (121.000), pendidikan (48.000), manufaktur (42.000), dan telekomunikasi (18.000). Angka ini meningkat signifikan dari 350.600 serangan yang terdeteksi pada 7 November, yang berarti lonjakan rata-rata empat serangan per detik.

Ancaman diduga terkait penolakan terhadap kebijakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Meski BSSN belum memverifikasi asal-usul atau kapasitas pelaku, ancaman tetap menjadi perhatian serius. Potensi serangan meliputi DDoS, perubahan tampilan situs, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, phishing, dan penyebaran informasi palsu.

Komdigi menyarankan pengelola sistem segera memastikan tim tanggap insiden siap, memperkuat autentikasi akun administrasi, memperbarui perangkat lunak, memperkuat perlindungan terhadap DDoS, serta memastikan sistem cadangan dan pemulihan layanan berjalan efektif. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak, khususnya melalui email, pesan, atau tautan mencurigakan.

Laporan insiden terkait layanan PDN-1 dan Government Cloud dapat dilakukan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di atau email [email protected]. Komdigi menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif, dan kewaspadaan tinggi harus dipertahankan demi melindungi data, infrastruktur, serta layanan publik digital.