Kepastian Hukum Jadi Fondasi Utama Ekosistem Industri Hijau

Kendari, ıNarasikita - Kepastian hukum dinilai menjadi faktor penentu dalam mendorong transformasi industri hijau di Tanah Air. Menurut Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih, ketertinggalan regulasi sering kali menjadi hambatan utama ketika inovasi teknologi di sektor hijau mulai berkembang pesat. Ia menekankan bahwa peraturan hukum sering kali tertinggal dari realitas lapangan, terutama dalam konteks teknologi baru seperti kendaraan listrik dan pembangkit listrik tenaga surya atap.

Kondisi ini menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih sinergis, seperti antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perindustrian, dalam menetapkan klasifikasi dan standar legal bagi berbagai jenis kendaraan listrik. Tanpa regulasi yang jelas, potensi risiko keamanan seperti kebakaran akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar dapat terjadi, terutama saat masyarakat mulai memasang PLTS atap secara mandiri.

Suzanty menekankan perlunya pendekatan regulasi yang tidak langsung berorientasi pada sanksi, melainkan responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia menyarankan pemerintah lebih cepat dalam menangkap tren dan memperbarui kerangka hukum agar tidak menghambat inovasi, tetapi justru menjadi pelindung dan pendorong bagi pengembangan ekosistem hijau yang berkelanjutan.

Forum yang digelar dalam rangka Evolution Indonesia Forum 2026 menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga, sektor swasta, dan akademisi dalam membentuk kebijakan yang mendukung transisi energi. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem mobilitas rendah emisi melalui integrasi energi terbarukan, teknologi transportasi hijau, dan infrastruktur pendukung yang memadai.