Kepmen ESDM 365 Perlu Diikuti Langkah Nyata

Kendari, ıNarasikita - Kebijakan Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengatur penggunaan anak perusahaan dan afiliasi dalam jasa pertambangan mineral dan batubara dinilai belum mampu menjangkau pelaku usaha lokal secara maksimal. Meski diterbitkan sebagai bentuk dukungan terhadap pengusaha daerah, UMKM, dan koperasi, kebijakan ini masih menghadapi kendala serius dalam penerapan lapangan. Banyak pihak menilai bahwa tanpa instruksi operasional yang jelas, regulasi ini berisiko menjadi sekadar dokumen administratif tanpa dampak nyata.

Tantangan muncul menjelang batas akhir penyampaian RKAB, yang jatuh pada 15 November setiap tahun. Pada periode ini, perusahaan pertambangan sedang menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk menentukan kemitraan jasa. Namun, ketiadaan panduan teknis mengenai keterlibatan perusahaan lokal, anak perusahaan, atau afiliasi membuat proses perencanaan menjadi tidak pasti. Tanpa kejelasan, pengusaha lokal tidak mampu bersaing secara adil dalam proses tender maupun kerja sama.

Pengusaha lokal meminta lebih dari sekadar kebijakan yang tercantum dalam dokumen. Mereka menuntut kepastian mekanisme persetujuan, transparansi dalam proses seleksi, serta arahan yang dapat dijadikan acuan praktis. Kepmen 365, meski berpotensi membuka ruang, belum memberikan jawaban konkret atas pertanyaan krusial: bagaimana cara mengakses peluang usaha? Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi kelayakan? Dan bagaimana proses pengawasan dilakukan?

Kementerian ESDM diminta segera mengeluarkan petunjuk operasional, menyosialisasikan mekanisme persetujuan, serta melibatkan asosiasi pengusaha dan pelaku ekonomi lokal dalam penyusunan kebijakan. Tanpa langkah ini, momentum penyusunan RKAB berikutnya akan berlalu tanpa memberi ruang nyata bagi pengusaha lokal. Kebijakan harus diwujudkan dalam bentuk aksi, bukan sekadar harapan yang tertulis di kertas.

Pemerintah harus membuktikan komitmennya bukan hanya melalui penerbitan regulasi, tetapi melalui implementasi yang terukur dan transparan. Keterlibatan pengusaha lokal dalam sektor pertambangan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah dan menjamin keberlanjutan industri nasional. Jika tidak diimbangi tindakan nyata, regulasi justru berpotensi menimbulkan kekecewaan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.