Klinik Koperasi Merah Putih Tak Wajib Ada Dokter, Ini Penjelasan Wamenkes

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Kesehatan masih meninjau secara mendalam mekanisme operasional klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk kewajiban memiliki tenaga dokter umum. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa keputusan final mengenai struktur tenaga medis belum final, karena dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan secara lokal.

Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memperkuat sistem pelayanan di puskesmas yang masih mengalami kekurangan dokter. “Kita lihat dulu kondisi daerah per daerah. Banyak puskesmas yang belum memiliki dokter, jadi kita perbaiki dulu yang ada sebelum memperluas skema baru,” ujarnya dalam diskusi di Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta.

Pendekatan yang diambil bersifat adaptif, dengan mempertimbangkan realitas geografis dan ketersediaan tenaga kesehatan di tiap kabupaten atau kota. Dengan demikian, klinik Merah Putih di daerah terpencil yang minim dokter mungkin tidak diwajibkan memiliki dokter umum, namun tetap harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Pemerintah juga memastikan bahwa penerapan skema ini tidak akan mengurangi kualitas layanan kesehatan dasar. Kajian terus dilakukan untuk memastikan klinik Merah Putih dapat menjadi solusi akses layanan kesehatan yang lebih inklusif, tanpa mengorbankan standar keamanan dan profesionalisme medis.