Koalisi Sipil Desak Hentikan Paksaan ASN Ikut Latihan Militer
Koalisi masyarakat sipil menyerukan penghentian kewajiban ASN mengikuti Latsarmil Komcad pasca-meninggalnya seorang pegawai saat latihan di Jakarta.
Redaksi iNarasikita·Minggu, 27 September 2026, 23.22 WITA·👁 7 orang membaca· 0 hari ini · 139x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan tuntutan tegas kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian PANRB untuk menghentikan kebijakan wajib mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad bagi Aparatur Sipil Negara. Desakan ini muncul setelah seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, Vanreko Varkas Bagaskara (28), meninggal dunia akibat heatstroke saat menjalani latihan di Lapangan Brigade Parako 1 Pasgat, Halim Perdanakusuma, pada Sabtu (26/9). Insiden tersebut memicu kekhawatiran luas terhadap keselamatan dan hak dasar pegawai negeri dalam program latihan yang dianggap intensif dan berisiko tinggi.
Koalisi menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan insiden tersebut, terutama terkait kondisi cuaca ekstrem, beban fisik yang diberikan, serta hasil pemeriksaan kesehatan awal korban. Mereka menegaskan bahwa keterangan medis awal tidak cukup menggantikan proses investigasi independen yang komprehensif. Dalam pernyataan resmi, koalisi menyoroti kegagalan sistem dalam memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pegawai saat menjalani program yang diklaim sebagai bagian dari pembentukan karakter.
Pemaksaan keikutsertaan ASN dalam Komcad dinilai bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pasal 28 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara bersifat sukarela, bukan kewajiban. Koalisi menegaskan bahwa program yang mengikat kinerja atau karier ASN dengan keikutsertaan dalam Komcad melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menolak tindakan yang memaksa atau mengintervensi kebebasan pilih pegawai dalam konteks tersebut.
Dalam tuntutannya, koalisi meminta penghentian segala bentuk pelibatan ASN dalam Komcad yang diterapkan sebagai syarat kedinasan, penilaian kinerja, atau bentuk tekanan karier. Program pembentukan karakter tidak boleh digunakan sebagai alat kontrol administratif. Enam lembaga yang membentuk koalisi—Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, DeJure, HRWG, dan Indonesia Risk Center (IRC)—menekankan bahwa kebijakan semacam ini harus didasarkan pada persetujuan bebas dan terinformasi, bukan paksaan.
Korban, Vanreko Varkas Bagaskara, dikabarkan meninggal karena sengatan panas akibat kondisi fisik dan lingkungan yang tidak terkendali saat latihan. Menurut keterangan dari tim medis RSAU dr. Esnawan Antariksa, almarhum mengalami kehilangan kesadaran setelah mengeluhkan pandangan gelap dan pusing saat memasuki sesi latihan berikutnya. Tim kesehatan yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama, namun upaya penyelamatan tidak berhasil. Insiden ini menjadi sorotan publik atas kewajaran dan kemanusiaan dalam pelaksanaan program latihan militer bagi aparatur sipil negara.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

KUR Naik Jadi Rp325 T, Bunga 0% untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah tingkatkan target KUR 2026 menjadi Rp325 triliun dan beri bunga 0% bagi debitur terdampak gempa di NTT mulai 2027.
15 November 2026

Pemerintah Kaji Skema Insentif untuk Bangkitkan Industri Tekstil
Pemerintah bersama Danantara sedang menyusun skema insentif melalui pembiayaan khusus dan perluasan KIPK untuk menopang daya saing industri tekstil nasional.
15 November 2026

Airlangga Soroti Ketidakhadiran Foto Wapres di Ruang Rapat Kemenko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut tidak ada foto Wakil Presiden di ruangan utama kementerian, menanggapi kehadiran puluhan duta besar dalam acara ekonomi diplomatik.
15 November 2026

Pemerintah Wajibkan Dana Pesangon Disimpan di Lembaga Negara
Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah mulai 2027, demi menjamin hak pekerja saat PHK.
15 November 2026
Berita Lainnya

Dua WNA China Dideportasi karena Jualan Ilegal di Bekasi
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

383 Emiten Terkonsentrasi Kepemilikan, Termasuk Grup Haji Isam dan Salim
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

Rupiah Sentuh Level Terendah Baru di Rp18.231/US$
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

IHSG Naik 1,6% Meski Isu Politik Mengemuka
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Akibat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Dolar Tembus Rp18.460 di Sejumlah Bank
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

OJK dan BEI Perkuat Kolaborasi untuk Stabilitas Pasar Modal
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Sejalan dengan Mata Uang Asia
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

