LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator dalam Kasus Penyadapan Presiden

Kendari, ıNarasikita - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada pihak yang berstatus justice collaborator dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Meski belum ada permohonan resmi dari individu yang mengajukan diri sebagai justice collaborator, LPSK tetap membuka ruang bagi pihak-pihak tersebut untuk mengajukan perlindungan, sejalan dengan perkembangan penyidikan dan kebutuhan perlindungan yang muncul.

Hingga saat ini, LPSK telah menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus tersebut, namun seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan bahwa tidak ada pengajuan dari pihak yang secara eksplisit mengklaim sebagai justice collaborator, meskipun prosedur hukum tetap memungkinkan adanya pengajuan dari kategori tersebut.

Proses penelaahan terhadap delapan permohonan sedang berlangsung secara intensif, dengan LPSK menjalin koordinasi aktif dengan penyidik untuk memperoleh data lebih mendalam. Pertimbangan perlindungan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, mencakup urgensi keterangan, tingkat ancaman, serta kondisi khusus yang dialami saksi atau korban.

Dalam perkembangan terbaru, dua permohonan tambahan telah diterima, menambah jumlah total pemohon menjadi delapan orang. Penambahan ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa proses pengajuan masih dinamis. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, termasuk eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dengan dugaan pelanggaran Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 UU ITE.

Tiga dari empat tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara satu tersangka lainnya masih dalam proses penahanan. LPSK menegaskan komitmen untuk terus memantau perkembangan kasus, termasuk kemungkinan menerima permohonan perlindungan dari pihak-pihak lain yang berpotensi menghadapi risiko akibat keterlibatan dalam perkara tersebut.