Mahasiswa dan Sipil Gelar Aksi Hari Pahlawan Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11), sejumlah kelompok mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Purwokerto, dan Makassar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal menangani persoalan serius seperti kebakaran hutan dan lahan, korupsi sistemik, serta penurunan kualitas layanan publik. Lokasi utama aksi di Jakarta meliputi Tugu Tani dan sekitar Gedung DPR/MPR, dengan partisipasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) serta Front Mahasiswa Nasional (FMN).

BEM PTMA menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab kolektif terhadap kondisi bangsa yang semakin memburuk dalam aspek ekologis, sosial, dan hukum. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi bukan bentuk makar, melainkan ekspresi demokrasi yang sah. Koorpresnas BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari proses konsolidasi demokrasi, bukan ancaman terhadap keamanan negara. Aksi ini juga merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 20 dan 28 Oktober 2026.

Tuntutan utama yang disuarakan oleh BEM PTMA mencakup lima poin utama: pertanggungjawaban penuh atas kegagalan penanganan karhutla, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, pemulihan ekosistem dan sumber daya air, pemberantasan korupsi dan kolusi, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, FMN mengusung 11 tuntutan, termasuk penghentian program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga kebutuhan pokok, pembubaran Danantara, serta penghentian dwifungsi militer dan kepolisian.

Di Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menegaskan aksi sebagai lanjutan dari serangkaian protes yang telah berlangsung sebelumnya, sementara di Surabaya, Rakyat Surabaya Menggugat dan BEM ITS menggelar demonstrasi di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya. Semua kelompok menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat, serta keberanian aparat dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Tujuan utama dari aksi ini adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kembali pada prinsip keadilan sosial dalam tata kelola negara.