Maladewa Perkuat Larangan Masuk Paspor Israel

Kendari, ıNarasikita - Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, secara tegas menyatakan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang sedang disusun akan melarang seluruh pemegang paspor Israel masuk ke wilayah negaranya, tanpa terkecuali dan tanpa pengecualian apapun. Keputusan ini menandai penegasan lebih lanjut dari kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, dengan perubahan mendasar dari larangan bersyarat menjadi larangan mutlak, tanpa tergantung pada perkembangan situasi di wilayah Palestina.

Muizzu menegaskan bahwa tindakan Israel terhadap rakyat Palestina telah mencapai taraf genosida, menurut pendapatnya, sehingga tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum internasional. Ia menekankan bahwa pemerintah Maladewa tidak akan pernah mengizinkan akses ke wilayahnya bagi warga negara Israel, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan agresi dan pendudukan yang berkepanjangan.

Pengesahan rancangan undang-undang ini merupakan bentuk konsistensi dari posisi Maladewa di berbagai forum multilateral, termasuk dalam perjuangan diplomatik dan hukum internasional. Sebelumnya, pada April 2025, Maladewa telah melarang masuk pemegang paspor Israel setelah mengesahkan perubahan aturan imigrasi melalui parlemen, dengan alasan solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap operasi militer di Gaza.

Kini, dengan rancangan baru, larangan tersebut diperkuat secara hukum dan bersifat permanen, meskipun situasi di Timur Tengah berubah. Pemerintah Maladewa tetap berkomitmen pada prinsip pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan batas-batas sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang telah lama dianut secara konsisten.