Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Menperin Tindak Lanjuti Demo di Pabrik BYD Subang

Menteri Perindustrian menyatakan kesiapan tinjau langsung kondisi di lokasi demo BYD Subang untuk menyelesaikan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 31 Oktober 2026, 12.07 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 52x dibuka
Menperin Tindak Lanjuti Demo di Pabrik BYD Subang📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan mengenai aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu tuntutan masyarakat setempat agar perusahaan memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja dari wilayah sekitar. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan persoalan ini, sekaligus membuka kemungkinan kunjungan lapangan untuk memahami secara langsung dinamika yang terjadi.

Sarmuji menekankan bahwa penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara sepihak, terlebih jika melibatkan dinamika antara sektor industri dan komunitas lokal. Ia mengingatkan bahwa perusahaan, meski telah berkontribusi dalam merekrut tenaga kerja dari daerah sekitar, mungkin memiliki persepsi berbeda dibandingkan masyarakat yang merasa belum mendapatkan akses yang cukup. Perbedaan persepsi ini, menurutnya, harus diselaraskan agar tidak berkembang menjadi konflik struktural.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang sejalan dan transparan antara semua pihak. “Kadang industri merasa sudah berkontribusi, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi bagaimana kita menyamakan frekuensi agar solusi bisa ditemukan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers usai Rapimnas Kadin di Jakarta.

Kasus di Subang menjadi bagian dari tantangan yang kian mengemuka dalam pengembangan sektor industri otomotif nasional. Di tengah upaya menarik investasi asing, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses produksi menjadi kunci keberlanjutan. Kementerian Perindustrian siap menjadi mediator, termasuk melibatkan instansi terkait jika diperlukan, guna memastikan kebijakan industri tidak mengabaikan kepentingan lokal.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya