Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Paripurna Pemilihan Wapres Baru

MPR RI menetapkan 2 Desember 2026 sebagai hari pelaksanaan paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, setelah rapat gabungan menentukan jadwal dan mekanisme pengisian jabatan kosong.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 17.33 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 23x dibuka
MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Paripurna Pemilihan Wapres Baru📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Rapat Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin MPR RI telah menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada hari Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini diambil dalam pertemuan tertutup yang dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari DPR dan DPD, sebagai respons terhadap kekosongan jabatan yang telah terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, MPR juga memutuskan untuk segera mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, meminta pengusulan dua calon wakil presiden yang akan diproses dalam sidang paripurna. Proses ini dilakukan dalam waktu paling lambat 3×24 jam setelah rapat gabungan, sesuai ketentuan yang berlaku dalam tata tertib MPR.

Sebagai bagian dari mekanisme pengisian jabatan, MPR secara resmi membentuk tim verifikasi yang terdiri dari lima persen dari seluruh anggota MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon yang diajukan oleh Presiden. Selain itu, dibentuk pula tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang akan menyiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

Proses pemilihan akan berlangsung dalam Sidang Paripurna dengan tahapan yang telah diatur secara jelas, mulai dari pengajuan calon hingga penetapan hasil pemilihan. Jika terjadi hasil imbang dalam pemungutan suara, MPR akan melaksanakan pemungutan ulang sekali, dan apabila hasil tetap seimbang, Presiden berhak memilih salah satu dari dua kandidat. Semua tahapan ini dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya