Papua Nugini Pertimbangkan Batas Maksimal Tiga Anak untuk Kendalikan Pertumbuhan Penduduk

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Papua Nugini kini mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan keluarga berencana yang membatasi jumlah anak maksimal tiga per keluarga, sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk yang dinilai terlalu cepat. Langkah ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri James Marape sebagai upaya strategis untuk menekan tekanan terhadap infrastruktur publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang terus terbebani oleh lonjakan jumlah penduduk.

Kebijakan yang sedang dipertimbangkan ini bertujuan memperlambat laju pertumbuhan populasi secara bertahap, sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya yang lebih merata bagi setiap warga. Namun, hingga saat ini, detail teknis dan mekanisme pelaksanaan belum dirilis secara resmi oleh pemerintah. Proses sosialisasi dan evaluasi masih berlangsung dalam lingkup internal.

Organisasi kesehatan reproduksi Marie Stopes membantah keterlibatannya dalam penyusunan kebijakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa foto mantan karyawan yang muncul dalam konteks kebijakan itu tidak mencerminkan dukungan resmi dari organisasi. Marie Stopes menegaskan prinsip dasar bahwa keputusan mengenai jumlah anak harus sepenuhnya menjadi hak individu, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Direktur Eksekutif Institut Urusan Nasional Papua Nugini, Paul Barker, menekankan bahwa solusi jangka panjang bukan hanya soal aturan, tetapi juga pemberdayaan dan akses. Ia menyebut bahwa sekitar sepertiga perempuan di negara itu sebenarnya menginginkan dua hingga tiga anak, namun belum memiliki akses terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai.

Pemerintah Papua Nugini kini memperluas kajian lintas sektor untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan yang diusulkan. Fokus utama tetap pada peningkatan kesadaran dan penguatan sistem kesehatan keluarga, bukan penegakan aturan secara paksa.