Paripurna DPR Bahas Usul HMP soal Ijazah Gibran

Kendari, ıNarasikita - DPR RI akan menggelar sidang paripurna pada Kamis besok untuk menindaklanjuti usul hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini diajukan oleh delapan fraksi partai politik sebagai respons terhadap kontroversi terkait ijazah yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Proses ini merupakan langkah formal yang diatur dalam aturan tata tertib parlemen dan konstitusi.

Jumlah anggota DPR yang menandatangani dokumen HMP mencapai 120 orang, melampaui ambang batas minimal 25 anggota dari berbagai fraksi yang diperlukan untuk memproses usulan tersebut. Wakil Ketua DPR, Saan Mustofa, menyatakan bahwa seluruh syarat administratif dan konstitusional telah terpenuhi, sehingga pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti proses tersebut.

Dari rinciannya, partai dengan kontribusi terbanyak adalah PKS dengan 28 tanda tangan, disusul Partai Nasdem (19), PKB (18), dan Partai Demokrat (18). Sementara PDIP, Golkar, dan Gerindra masing-masing menyumbang 14, 11, dan 11 anggota. PAN menyumbang satu suara, dan jumlah total tetap memenuhi ambang batas.

Jika usul HMP diterima dalam sidang paripurna, DPR akan membentuk panitia khusus yang melibatkan seluruh fraksi untuk melakukan kajian mendalam. Hasil kajian akan disampaikan kembali dalam sidang paripurna. Apabila disetujui, DPR dapat menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau ketidaklayakan, kasus akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi.