Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pemda Harus Selektif dalam Pilih Skema Pendanaan Kreatif

Wakil Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya konteks lokal dan kebijakan pusat dalam menerapkan pendanaan kreatif untuk infrastruktur.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 23.04 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 14x dibuka
Pemda Harus Selektif dalam Pilih Skema Pendanaan Kreatif📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah daerah diminta berhati-hati dalam memilih skema pembiayaan kreatif guna menghindari beban fiskal berkelanjutan. Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menyoroti bahwa penerapan creative financing tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, struktur penduduk, dan kapasitas keuangan masing-masing wilayah. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu skema sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat yang menentukan ruang gerak daerah dalam mengelola pendanaan.

Creative financing, menurutnya, merupakan pendekatan inovatif yang memanfaatkan sumber daya di luar anggaran negara dan daerah, seperti keterlibatan sektor swasta, lembaga nonpemerintah, atau instrumen pembiayaan alternatif. Salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah skema availability payment melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang telah diterapkan di Kota Madiun untuk perbaikan penerangan jalan umum. Dalam skema ini, pembayaran dilakukan berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan yang disediakan.

Namun, Emil menegaskan bahwa skema tersebut hanya layak diterapkan di daerah dengan potensi ekonomi tinggi, kepadatan penduduk yang signifikan, serta kemampuan fiskal yang kuat. Ia menekankan bahwa konsep availability payment berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran, sehingga tidak semua daerah bisa menerapkannya secara efektif. Kunci keberhasilan terletak pada penyesuaian kebijakan dengan realitas lokal dan dukungan kebijakan fiskal dari pusat.

Program Senator Menyapa episode kedua yang digelar di Jakarta mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal", dengan fokus pada peran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai alat utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pimpinan DPD RI, pemerintah pusat, akademisi, serta pemimpin daerah, guna mengevaluasi mekanisme kebijakan fiskal, mengidentifikasi hambatan, dan merancang tindak lanjut yang efektif. Diskusi tidak hanya menilai pencapaian, tetapi juga mengevaluasi ukuran keberhasilan dan rencana perbaikan ke depan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya