Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terkait Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan kawasan hutan dari sebelas perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi dari Kabareskrim Polri, yang menilai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan dan manajemen risiko kebakaran. Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan kepatuhan terhadap izin penggunaan lahan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dari total 11 perusahaan yang terkena pencabutan, sejumlah besar memiliki pemegang saham atau investor asing dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, dengan sisa kepemilikan berasal dari dalam negeri. Perusahaan yang terdampak tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, dengan luasan HGU yang bervariasi mulai dari 1.510 hektar hingga mencapai 11 ribu hektar. Beberapa di antaranya tercatat telah mengalami kebakaran berulang kali di wilayah yang dikelolanya.

Pencabutan izin dibagi ke dalam lima klaster berbeda berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak kebakaran. Klaster pertama mencakup tiga perusahaan—PT MIB, PT RKA, dan PT SKM—yang terbukti mengalami kebakaran lebih dari separuh luasan izin dan tidak memiliki sarana mitigasi yang memadai. Klaster kedua menyeret PT PSLT, yang izin HGU-nya telah habis sejak 2020, sehingga lahan akan dikelola kembali oleh negara. Sementara klaster ketiga menargetkan perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan tetapi belum mendapatkan HGU, seperti PT ANI, PT BOS, dan PT AER.

Untuk klaster keempat, pencabutan dilakukan sebagian karena luasan kebakaran tidak mencapai 50 persen dari total HGU, seperti pada PT SAE di Landak, Kalimantan Barat. Sementara itu, tiga perusahaan lainnya—PT STP, PT API, dan PT JMS—masih dalam tahap evaluasi lapangan dan analisis data untuk menentukan apakah pencabutan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian. Proses ini melibatkan inspeksi fisik dan pemetaan ulang kondisi lahan secara mendalam.