Pemerintah Naikkan Pagu Transfer Daerah 2026 Jadi Rp726,2 Triliun

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menaikkan alokasi transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026 menjadi sebesar Rp726,2 triliun, meningkat dari pagu awal Rp693 triliun. Kenaikan ini dilakukan guna menanggulangi kebutuhan mendesak daerah, khususnya dalam menjaga kelancaran layanan publik dan mendukung upaya pemulihan pasca-bencana alam di wilayah Sumatera. Penyesuaian anggaran tersebut telah direalisasikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 yang menyalurkan tambahan dana sebesar Rp10,6 triliun khusus untuk penanganan bencana di wilayah tersebut.

Selain alokasi bencana, sebesar Rp18,9 triliun ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan nonbencana di berbagai daerah, mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan insentif bagi aparatur. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi penyaluran TKD telah mencapai Rp653,6 triliun, atau setara 90 persen dari total pagu revisi. Komposisi penyaluran terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) senilai Rp437,8 triliun, dana transfer khusus sebesar Rp140,4 triliun, serta dana desa, insentif, dan keistimewaan mencapai Rp75,4 triliun.

Dana transfer khusus dimanfaatkan untuk mendukung operasional sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS), menjangkau 1,04 juta siswa pendidikan kesetaraan, serta memberikan dukungan bagi 5,96 juta anak usia dini (PAUD). Selain itu, dana ini juga digunakan untuk membangun 32.495 sambungan rumah air minum (SPAM), memperbaiki 531 kilometer jalan, memberikan tunjangan kepada 1,68 juta guru, serta merevitalisasi dan memperbaiki 124 rumah sakit umum daerah (RSUD) di seluruh wilayah.

Menteri Keuangan menekankan bahwa TKD merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah melalui APBD, namun tidak serta-merta mengurangi peran program prioritas pusat. Berbagai intervensi langsung dari APBN tetap dilakukan, termasuk pembangunan irigasi, subsidi, cetak sawah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, serta Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa APBN dan APBD merupakan satu kesatuan strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Untuk tahun 2027, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1.445 triliun untuk intervensi langsung ke masyarakat melalui APBN, dengan pagu TKD direncanakan sebesar Rp735 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memastikan distribusi anggaran yang merata dan efektif, baik melalui transfer ke daerah maupun pelaksanaan program pusat, demi memperkuat fondasi pembangunan nasional.