Pemprov DKI Resmikan Pusat Onkologi di RSUD Pasar Minggu

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan Oncology Center di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai upaya memperluas akses layanan kanker secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Pramono Anung, yang menekankan pentingnya fasilitas ini dalam mendukung penanganan pasien kanker, termasuk dari wilayah sekitar ibu kota. Fasilitas baru ini diharapkan menjadi pusat rujukan utama dengan kapasitas yang lebih besar dan pelayanan yang lebih terpadu.

Oncology Center menyediakan berbagai layanan spesialis, mulai dari diagnosis dini, kemoterapi, radioterapi, bedah onkologi, hingga ginekologi onkologi. Selain itu, pelayanan juga mencakup perawatan paliatif, rehabilitasi pasien, serta navigasi kesehatan yang membantu pasien menjalani proses pengobatan secara lebih terarah. Tim medis yang terlibat terdiri dari dokter spesialis onkologi, bedah onkologi, radiologi, perawat onkologi, dan tenaga kesehatan lainnya, menjamin pendekatan multidisiplin dalam penanganan kasus kanker.

Dalam kunjungan lapangan, Gubernur Pramono berdialog langsung dengan sejumlah pasien yang menjalani pengobatan, termasuk pasien rujukan dari luar Jakarta. Ia menyampaikan kekhawatiran atas tingginya permintaan layanan radioterapi, yang memaksa pasien menjalani pengobatan berulang. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas, ia meminta evaluasi penambahan satu unit Linear Accelerator (LINAC), alat radioterapi canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan.

Data internal RSUD Pasar Minggu mencatat 4.932 kunjungan layanan radioterapi pada periode Januari–September 2026. Secara keseluruhan, selama Januari–Oktober 2026, rumah sakit ini melayani 240.629 kunjungan rawat jalan, 30.228 kunjungan IGD, 22.023 pasien rawat inap, dan 5.532 kunjungan medical check-up. Selain onkologi, RSUD Pasar Minggu juga mengembangkan layanan unggulan di bidang stroke, penyakit ginjal dan saluran kemih, jantung, kesehatan ibu dan anak, serta traumatologi.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan DKI bersama seluruh fasilitas kesehatan dan mitra terkait memperkuat koordinasi, pemantauan, serta evaluasi secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas atau kegiatan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat secara langsung.