Penandatanganan Adendum Bantuan Hukum 2026 Diresmikan di Sultra

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar seremoni penandatanganan adendum kontrak bantuan hukum tahun anggaran 2026, yang berlangsung di kantor setempat. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan yang belum mampu memperoleh bantuan hukum secara mandiri.

Adendum ini merupakan kelanjutan dari program bantuan hukum yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya, dengan tujuan memperluas cakupan layanan dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan. Penandatanganan dilakukan antara Kemenkumham Sultra dan pihak penyelenggara layanan, yang mencakup aspek pendampingan hukum, advokasi, dan pendidikan hukum di tingkat masyarakat.

Kegiatan ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjamin keberlanjutan program. Kakanwil menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan hukum harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaksana, termasuk pelatihan bagi tenaga pendamping dan pemantauan kinerja secara berkala. Dengan adendum ini, diharapkan lebih banyak warga terbantu secara hukum, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan akses layanan terbatas.

Tujuan utama dari penandatanganan ini adalah memperkuat sistem keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perluasan cakupan dan peningkatan efisiensi, program bantuan hukum diharapkan mampu menurunkan angka ketidakadilan hukum dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih bijak secara hukum.