Penerimaan Pajak Capai Rp1,796 Triliun hingga Oktober 2026

Kendari, ıNarasikita - Penerimaan pajak negara pada periode Oktober 2026 berhasil menembus angka Rp1,796 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini menjadi indikator kuat atas kinerja administrasi perpajakan yang semakin efektif serta kondisi ekonomi domestik yang terus membaik. Realisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait APBN KiTa di Jakarta, dengan hadirnya Menteri Keuangan sebagai narasumber utama.

Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp893,10 triliun, tumbuh 16,6 persen. Peningkatan ini berasal dari aktivitas ekonomi yang meluas serta peningkatan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Di sisi lain, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melonjak 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun, didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan kenaikan daya beli masyarakat terhadap barang konsumsi.

Kenaikan paling tinggi terjadi pada PPh Migas, yang naik 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun, seiring dengan kenaikan harga minyak bumi di pasar global. Sementara itu, sektor ekonomi digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) turut memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp14,1 triliun, baik dari PPh maupun PPN. Di sisi lain, terdapat beberapa pos yang mengalami penurunan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun, serta Deposit Pajak yang anjlok 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran waktu pembayaran dan pemindahbukuan ke kategori pajak lain yang lebih sesuai.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen tinggi seluruh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskal. Ia menyebut para wajib pajak sebagai pahlawan penerimaan negara, yang secara nyata mendukung stabilitas keuangan negara dan kelancaran pelaksanaan anggaran. Dengan realisasi yang tinggi, pemerintah menilai kondisi fiskal tetap sehat dan siap mendukung berbagai program pembangunan nasional.