Penetapan Upah Minimum Disempurnakan Berdasar UU Terbaru

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini menetapkan mekanisme pengupahan berbasis regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, penetapan kebijakan pengupahan wajib melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan, menjamin partisipasi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perumusan standar upah minimum. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih akuntabel dan berbasis data nyata dari tingkat lokal.

Upah minimum kini dibagi ke dalam empat kategori utama: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta dua bentuk sektoral, yakni provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur diberi kewenangan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi, sementara UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota juga berada dalam kewenangan gubernur. Namun, penetapan UMK harus dilakukan setelah UMP ditetapkan, dan besaran UMK wajib lebih tinggi dari UMP untuk memastikan perlindungan yang lebih besar bagi pekerja di wilayah yang lebih kecil.

Penghitungan upah minimum didasarkan pada tiga indikator utama: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan. Data yang digunakan harus berasal dari lembaga pemerintah yang menangani statistik, menjamin keakuratan dan konsistensi informasi. Lembaga tersebut juga bertugas melaksanakan survei langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengukur KHL secara riil. Sebelum pelaksanaan survei, rencana teknis perlu dibahas terlebih dahulu oleh lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional, mencakup komponen, kualitas, lokasi, serta waktu pelaksanaan survei.

Hasil survei kemudian diserahkan kepada dewan pengupahan daerah untuk diolah menjadi rekomendasi penetapan upah minimum. Dalam perhitungan, terdapat dua pendekatan utama: menggunakan formula penghitungan atau berdasarkan nilai KHL yang disepakati. Jika menggunakan formula, perhitungan harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta indeks tertentu yang memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas maksimal 1. Keputusan akhir harus mengacu pada nilai yang lebih tinggi antara hasil formula atau KHL yang disepakati. Semua ketentuan teknis dan prosedur lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.