Penyidikan TPKS Betrand Peto Naik Tahap, Kubu Bantah Ada Kekerasan

Kendari, ıNarasikita - Penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Betrand Peto resmi dinaikkan pada 27 Oktober 2026, menandai babak baru dalam penanganan kasus yang dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial AW. Tim hukum kliennya, Timothy Ezra Simanjuntak, menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan tersebut, menilai peningkatan status memungkinkan proses hukum berjalan lebih transparan dan sistematis. Ia menekankan bahwa tahap penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan kejelasan fakta, bukan sebagai indikasi kebenaran dugaan.

Tim kuasa hukum menegaskan bahwa peningkatan status bukan berarti tersangka telah ditetapkan, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang wajar dan berjenjang. Menurut Timothy, penyidik wajib mengikuti ketentuan dalam UU TPKS, khususnya Pasal 24, yang mengatur jenis bukti yang sah, termasuk hasil forensik medis, psikologi, dan dokumen keuangan. Ia menekankan bahwa tanpa bukti yang kuat, kasus harus dihentikan, sesuai ketentuan KUHAP. Proses ini, menurutnya, berjalan sesuai alur tanpa percepatan atau pengecualian.

Dalam perkembangan terbaru, Betrand Peto akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa 11 saksi, termasuk pelapor AW, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti seperti hasil visum, rekaman CCTV, dokumentasi luka, dan percakapan digital. Penyidik menyatakan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk melengkapi pembuktian dalam kasus yang diduga terjadi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Sejak awal, Betrand Peto telah membantah tegas dugaan pelecehan seksual yang disebutkan dalam laporan. Dalam konferensi pers pada 14 September, ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak mencerminkan kebenaran di lapangan. Ia menyatakan tidak pernah melakukan tindakan sejenis, dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada penegak hukum untuk keputusan yang adil dan berbasis bukti.