Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatra Ditekankan hingga 2028

Pemerintah memperbarui target pemulihan pascabencana Sumatra hingga 2028, dengan fokus pada optimalisasi anggaran dan percepatan rehabilitasi di tiga provinsi terdampak.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 09.00 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 19x dibuka
Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatra Ditekankan hingga 2028📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana di wilayah Sumatra, melalui Rapat Terbatas yang digelar di Istana Merdeka. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR), menyampaikan evaluasi satu tahun pasca-bencana, dengan fokus pada progres pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan kesiapan antisipasi bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemulihan yang sedang berlangsung meliputi perbaikan jalan, sungai, sarana pendidikan, kesehatan, pasar, tempat ibadah, serta dukungan bagi UMKM dan pemulihan sektor pertanian serta perikanan. Pemerintah juga terus membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana. Namun, kendala utama tetap berasal dari kondisi geografis yang luas dan cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir serta longsor susulan, menghambat akses dan pelaksanaan pekerjaan.

Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sebesar Rp12,34 triliun kepada daerah terdampak, mencakup bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta alokasi tambahan TKD Rp1,44 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, mitigasi risiko, dan penanganan darurat.

Tito menyoroti ketimpangan realisasi penyerapan anggaran antar daerah, di mana sejumlah wilayah mencatatkan penyerapan di bawah 10 persen, sementara Sumatera Barat mencapai 54 persen. Ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan rawan longsor, pembersihan sungai, dan penyediaan tenda darurat. Pemerintah juga terus mendorong pendekatan proaktif dalam mitigasi bencana.

Target pemulihan secara keseluruhan ditargetkan berakhir pada tahun 2028, dengan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus bekerja sinergis. Tito menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi juga oleh efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya