Perseteruan Kerajaan dan Pemerintah Malaysia Soal Pembebasan Bersyarat Najib

Kendari, ıNarasikita - Ketegangan politik memuncak di Malaysia setelah keputusan pengampunan bersyarat terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak menuai perdebatan hukum dan politik. Meski telah diputuskan oleh Sultan Ibrahim pada 18 September untuk membebaskan Najib dari penjara dan memungkinkan ia menjalani sisa hukuman kasus SRC International dalam tahanan rumah hingga Agustus 2028, rencana pemindahan kembali ditunda pada 6 November. Keputusan tersebut diambil setelah Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) menilai masih ada kekaburan hukum terkait dua vonis terpisah yang menjerat Najib, termasuk hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB yang baru akan berlaku setelah kasus SRC selesai.

Pembebasan bersyarat yang diberikan mencakup pembayaran denda sebesar RM50 juta (Rp223 miliar), yang telah dipenuhi oleh Partai UMNO, yang pernah dipimpin Najib. Namun, AGC menegaskan bahwa penyelesaian denda tersebut belum cukup menjamin berakhirnya seluruh kewajiban hukum, terutama karena pengadilan belum menentukan secara tegas apakah pembayaran denda itu mengakhiri hukuman secara hukum atau hanya memenuhi syarat pengampunan. Karena itu, keputusan pemindahan Najib ditunda hingga ada kejelasan hukum dari pengadilan.

Sultan Ibrahim menanggapi penundaan itu dengan peringatan tegas kepada semua pihak agar tidak menyalahkan atau mempertanyakan keputusan kerajaan. Dalam pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa pengampunan bersyarat bersifat jelas, tegas, dan tidak dapat dibantah. Ia menekankan bahwa keputusan itu tidak terkait dengan kasus lain, dan setiap upaya untuk menggugurkannya dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap titah kerajaan. Istana menegaskan pentingnya kepastian hukum dan ketidakberlangsungan ketidakpastian dalam pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan.

Di tengah krisis ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil sikap menengahi. Ia menekankan bahwa keputusan kerajaan harus dihormati, namun juga menyoroti perlunya klarifikasi hukum dari lembaga peradilan. Anwar meminta Jaksa Agung segera menghadap Sultan Ibrahim untuk membahas kompleksitas hukum yang muncul, khususnya terkait hubungan antara dua vonis yang berbeda. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah adanya keputusan resmi dari pengadilan, dengan kemungkinan proses klarifikasi memakan waktu beberapa hari.

Pertentangan ini menunjukkan tekanan antara otoritas kerajaan, kekuasaan hukum, dan kepentingan politik koalisi pemerintah. UMNO mendesak pelaksanaan pengampunan segera, bahkan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi. Di sisi lain, DAP sebagai mitra koalisi menyatakan keberatan, dengan salah satu pemimpinnya menyatakan siap mengundurkan diri jika Najib kembali dipenjara. Anwar berada di tengah ketegangan ini, harus menyeimbangkan penghormatan terhadap keputusan kerajaan dengan kewajiban menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.