Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Podcast Populer Banting Setir untuk Sosialisasi Kementerian

Sejumlah podcast ternama dikaitkan dengan pengadaan jasa publikasi kementerian 2023–2024, dengan nilai total ratusan juta rupiah, namun mereka membantah angka yang beredar dan menjelaskan peran mereka sebagai media promosi melalui pihak ketiga.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 14 November 2026, 09.09 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 15x dibuka
Podcast Populer Banting Setir untuk Sosialisasi Kementerian📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Sejumlah podcast yang dikenal luas di kalangan publik Indonesia, termasuk Agak Laen, Titik Kumpul, dan Podcast Warung Kopi (PWK), muncul dalam data pengadaan jasa publikasi pemerintah periode 2023 hingga 2024. Penyebutan ini muncul berdasarkan informasi dari sistem pengadaan nasional yang dikelola LKPP, yang menunjukkan keterlibatan ketiga platform tersebut dalam satu paket kegiatan promosi kementerian. Kegiatan tersebut berfokus pada sosialisasi program OTW Kemandirian Pesantren yang melibatkan tokoh publik Habib Ja'far sebagai narasumber utama.

Agak Laen secara resmi menyatakan bahwa keterlibatan mereka terbatas pada promosi melalui siaran digital untuk program tersebut, yang disiarkan pada 25 November 2024. Mereka menegaskan bahwa tidak terlibat langsung dalam proses tender dan menerima pembayaran sebesar Rp95 juta dari pihak ketiga. Angka ini disebut berbeda dari nilai yang dikabarkan dalam pemberitaan media, yang menyebut jumlah lebih tinggi.

Titik Kumpul juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam kampanye sosialisasi kemandirian pesantren, yang dipublikasikan pada 14 Oktober 2024 dengan judul “Habib Jafar Tour ke Pesantren di Indonesia”. Pendiri podcast ini, Abdur Arsyad, menjelaskan bahwa penawaran diterima melalui mitra kedua, bukan langsung dari instansi pemerintah. Total pembayaran yang diterima sebesar Rp100,5 juta, namun setelah dipotong biaya manajemen 40 persen dan biaya produksi, sisa yang dibagikan ke anggota tim mencapai sekitar Rp50 juta.

PWK menyampaikan bahwa mereka juga terlibat dalam pengadaan jasa publik, tetapi dengan mekanisme yang sama—melalui pihak ketiga. Mereka memastikan bahwa nilai pekerjaan yang diterima sebesar Rp60 juta, belum termasuk PPN, sesuai kesepakatan kerja yang disepakati dalam dokumen Scope of Work. Pihak agensi yang mewakili PWK menegaskan bahwa angka yang beredar dalam pemberitaan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari pekerjaan yang dilakukan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya