Prabowo Bahas Mundurnya Gibran dengan Pimpinan Legislatif di Istana

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini difokuskan pada proses konstitusional pasca-pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah disampaikan secara resmi pada pagi hari sebelumnya. Hadir dalam rapat antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang memastikan pembahasan akan berlangsung secara teknis dan sesuai aturan dasar negara.

Yusril menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran telah disampaikan melalui dua surat resmi—satu kepada presiden dan satu kepada MPR—yang secara tegas menyatakan keputusan berhenti dari jabatan. Ia menegaskan bahwa frasa "menyatakan berhenti" dalam surat tersebut menciptakan kekuatan hukum yang mengikat tanpa perlu persetujuan tambahan dari lembaga lain. Dalam konteks konstitusional, hal ini menyerupai mekanisme pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, yang juga ditegaskan melalui pernyataan berhenti tanpa proses persetujuan formal.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR wajib menggelar sidang pemilihan wakil presiden dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri. Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah teknis untuk mempersiapkan sidang itu, termasuk penyiapan dua calon yang akan diusulkan oleh presiden. Yusril menekankan bahwa dengan tidak adanya keharusan rapat persetujuan, proses pengisian jabatan kosong bisa berjalan lebih cepat, tanpa hambatan administratif yang memperlambat transisi kekuasaan.

Keputusan ini menandai awal dari proses konstitusional yang transparan dan konsisten dengan prinsip hukum dasar. MPR, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengesahkan pemilihan wakil presiden, akan segera menyiapkan mekanisme sidang sesuai ketentuan. Sementara itu, presiden tetap menjaga komunikasi intensif dengan lembaga legislatif untuk memastikan kelancaran proses hukum yang berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi politik atau tundaan tidak perlu.