Presiden Tidak Sarankan Gibran Lanjut ke PTUN, Kabakom Bantah Isu

Kendari, ıNarasikita - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa informasi soal Presiden Prabowo Subianto memberi saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah tidak benar. Ia menekankan bahwa semua proses hukum terkait surat keterangan ijazah Gibran telah berakhir secara hukum, sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Syahganda menjelaskan bahwa pernyataan yang dikaitkan dengan Presiden berasal dari pembahasan antara Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan kepala negara, bukan sebagai arahan langsung. Ia menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden diwakili oleh Yusril sebagai menteri kabinet, sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan langkah hukum lanjutan yang bertentangan dengan putusan final.

Dalam kesempatan terpisah, Gibran menyampaikan bahwa Presiden memberi masukan agar dirinya tetap menjalankan proses hukum di PTUN dengan melengkapi dokumen pendukung dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Namun, hal ini dibantah oleh Kabakom sebagai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menko Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan adanya upaya hukum tambahan. Putusan Mahkamah Agung pun telah final dan tidak dapat digugat lagi, termasuk melalui PK. Dengan demikian, semua jalur hukum yang tersedia telah ditempuh dan tidak ada ruang bagi perlawanan hukum lanjutan.