Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pria Petani Hancurkan Gedung Pemerintah Usai Kompensasi Ditolak

Seorang petani asal Shaanxi ditangkap setelah menghancurkan fasad gedung pemerintah dengan ekskavator sebagai bentuk protes terhadap kompensasi yang dianggap tidak adil atas pembongkaran peternakannya.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 12.06 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 20x dibuka
Pria Petani Hancurkan Gedung Pemerintah Usai Kompensasi Ditolak📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Seorang petani berusia 47 tahun asal Provinsi Shaanxi, Tiongkok, diamankan oleh aparat keamanan setelah melakukan aksi perusakan terhadap fasad sebuah kantor pemerintah menggunakan ekskavator. Aksi tersebut terjadi pada pagi hari, Senin (9/11/2026), di Gedung Layanan Administrasi Shaanxi, yang berlokasi di ibu kota provinsi, Xi'an. Peristiwa itu bermula dari ketidakpuasan terhadap penanganan kompensasi atas pembongkaran peternakan miliknya yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam rekaman video yang tersebar luas di media sosial, tampak pria bernama Hu mengoperasikan alat berat secara agresif, merusak bagian depan gedung, khususnya area pintu masuk. Aksi tersebut berlangsung dalam waktu singkat, namun cukup mencatatkan dampak signifikan secara simbolik. Petugas keamanan segera mengevakuasi seluruh pegawai dari dalam gedung, dan tidak ada korban luka maupun kerusakan serius pada struktur utama bangunan.

Kepolisian Xi'an mengonfirmasi penangkapan tersangka dan menyatakan bahwa pelaku telah diidentifikasi sebagai Hu, seorang petani yang sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal. Penyelidikan lebih lanjut menyebut bahwa konflik lahan dan penolakan kompensasi menjadi akar masalah utama yang memicu tindakan ekstrem tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Aksi ini menyoroti ketegangan yang masih ada di antara petani lokal dan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan lahan dan kesejahteraan petani. Meski tindakan yang dilakukan tidak dibenarkan, insiden ini menjadi cerminan atas kekecewaan yang mendalam terhadap proses administrasi yang dianggap tidak transparan dan kurang empati terhadap warga berpenghasilan rendah.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya