PT BSJ Ditetapkan Tersangka Korporasi Kasus Tambang Nikel Ilegal di Sultra

Kendari, ıNarasikita - Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang berlangsung sejak 2013 hingga 2025. Penetapan ini didasarkan pada temuan bahwa perusahaan tetap melakukan penambangan meski izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir sejak 2014. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin resmi, menimbulkan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang belum dipastikan nilainya.

PT BSJ diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, melanggar peraturan perlindungan alam dan kelestarian ekosistem. Selain itu, perusahaan juga diperkirakan menggunakan dokumen IUP untuk memvalidasi penjualan hasil tambang secara ilegal, seolah-olah berasal dari wilayah yang sah. Adanya dugaan praktik suap terhadap pejabat negara untuk menghindari verifikasi dokumen juga menjadi bagian dari penyelidikan, yang menunjukkan adanya jaringan sistemik dalam pengelolaan izin dan pengawasan tambang.

Penyidik memastikan bahwa aktivitas tersebut menguntungkan PT BSJ secara finansial, sementara negara kehilangan pendapatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka penyelidikan, penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi, termasuk kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, yang diduga terafiliasi dengan sosok AK, seorang pemilik pengendali yang sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas tambang ilegal di wilayah hutan negara.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen penting seperti rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik seperti laptop, ponsel, dan komputer pribadi. Semua barang bukti ini menjadi dasar hukum dalam proses penyidikan lebih lanjut. PT BSJ dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk pasal terkait penyalahgunaan kewenangan, penipuan, dan korupsi, dengan ancaman hukuman berat sesuai ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.