Revisi UU Tipikor Harus Dilakukan dengan Pendekatan Sistemik

Kendari, ıNarasikita - Pembahasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan secara transparan dan berbasis analisis mendalam, terutama terkait usulan perluasan definisi korupsi yang mencakup praktik seperti underinvoicing. Anggota Badan Legislasi DPR RI menilai bahwa perubahan aturan hukum harus menyertai reformasi menyeluruh di sektor terkait, seperti regulasi kemudahan berusaha, perpajakan, kepabeanan, dan perikanan. Tanpa pendekatan menyeluruh, perubahan hanya akan berdampak parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah sistemik.

Usulan tersebut, yang disampaikan oleh tokoh publik dan pejabat tinggi, menyoroti kebutuhan untuk meninjau ulang kriteria korupsi yang selama ini mengacu pada kerugian negara. Namun, menurut legislator ini, penilaian atas tindakan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada angka kerugian, melainkan juga pada dampak terhadap keadilan ekonomi dan keberlanjutan sistem hukum. Ia menekankan bahwa korupsi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan banyak lapisan, sehingga penanganannya harus melibatkan perbaikan struktural, bukan hanya penegakan hukum semata.

Revisi UU Tipikor, menurutnya, bukan sekadar gagasan baru, melainkan sudah pernah diajukan sebelumnya dalam forum legislasi nasional. Namun, usulan tersebut belum mendapat respons yang memadai dari forum yang berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen kolektif dari seluruh pihak terkait untuk membuka ruang diskusi yang objektif, tanpa terjebak dalam narasi politis atau kepentingan sektoral. Keberhasilan revisi tergantung pada kualitas kajian dan partisipasi berbagai lembaga, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

Pendekatan sistemik juga harus mempertimbangkan implikasi dari perubahan definisi terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum di lapangan. Perluasan definisi korupsi tanpa pembenahan regulasi pendukung berisiko menciptakan ketidakpastian hukum atau bahkan penggunaan hukum secara selektif. Oleh karena itu, revisi harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan kajian teknis yang mendalam, serta memastikan sinkronisasi antara UU Tipikor dengan peraturan sektoral lainnya.