Sekolah Rakyat Jadi Jalur Utama Pemutus Kemiskinan Berkelanjutan

Kendari, ıNarasikita - Program Sekolah Rakyat (SR) hadir sebagai respons konkret terhadap tantangan kemiskinan yang berdampak langsung pada akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar hak, melainkan kewajiban negara untuk menjamin akses bagi seluruh rakyat, sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945. SR dirancang sebagai bentuk intervensi sistemik yang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan pendekatan asrama yang memadukan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial.

Siswa SR diterima berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), menjamin keakuratan sasaran. Mereka berasal dari latar belakang beragam—sebagian pernah putus sekolah hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja di tempat yang tidak sesuai usia, dan sebagian lainnya membutuhkan pendampingan psikososial sebelum dapat menempuh pendidikan secara optimal. Program ini tidak hanya menyediakan akses sekolah, tetapi juga memberikan layanan terpadu seperti makan bergizi tiga kali sehari, pakaian seragam, perlengkapan belajar, tempat tinggal, layanan kesehatan rutin, serta pembinaan karakter dan keterampilan hidup.

Infrastruktur pendidikan juga dikembangkan secara bertahap, mencakup perpustakaan, laboratorium, smartboard, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Setiap sekolah dirancang menampung hingga 1.000 siswa, dengan target pembangunan 500 SR secara nasional. Hingga Oktober 2026, program ini telah beroperasi di 182 titik di seluruh provinsi, menampung lebih dari 44.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan lebih dari 90 titik sudah berdiri di gedung permanen.

Kementerian Sosial, melalui Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan bahwa SR merupakan inisiatif langsung dari Presiden dan menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi SDM serta penyelesaian kekurangan sarana dan prasarana, namun secara umum proses belajar mengajar berjalan lancar. Survei Voxpol Center menunjukkan dukungan kuat dari publik: 84,9% responden setuju dengan program ini, sementara 83,4% menilai kinerjanya baik hingga sangat baik. Namun, 30,7% masyarakat belum mengetahui keberadaan SR, menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi.