Sinergi DPD-Pemerintah Dorong Pemerataan Kebijakan Daerah

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah pusat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang benar-benar mewakili aspirasi wilayah. Ia menekankan bahwa peran DPD sebagai lembaga negara harus diperkuat agar mampu menjadi jembatan antara kebutuhan lokal dan kebijakan nasional yang strategis.

Dalam acara Senator Menyapa yang digelar di Jakarta, Ribka menyoroti perlunya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi regulasi yang dihasilkan dari aspirasi daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses pembuatannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi rutin menjadi kunci untuk memastikan regulasi benar-benar menjawab tantangan nyata di tingkat daerah.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, di mana beberapa daerah menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program pembangunan. Menurutnya, data dari Kementerian Dalam Negeri tentang pemetaan kapasitas fiskal daerah harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan intervensi. Dukungan pemerintah harus diperkuat bagi daerah dengan kapasitas lemah, khususnya melalui program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Ribka menekankan bahwa upaya mewujudkan pembangunan merata membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sinergi antar kementerian dan lembaga negara harus diperkuat agar bantuan dan kebijakan yang diberikan lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat. Dengan pendekatan ini, harapannya, pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan target Indonesia Emas 2045.