STNK Digital Kini Punya Kekuatan Hukum Sama Seperti Fisik
STNK digital resmi diberlakukan sebagai dokumen legal yang setara dengan STNK fisik, dapat diakses melalui aplikasi resmi dan memiliki fitur keamanan tinggi untuk mencegah pemalsuan.
Redaksi iNarasikita·Senin, 28 September 2026, 15.23 WITA·👁 7 orang membaca· 0 hari ini · 46x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia kini memperkuat sistem administrasi kendaraan dengan hadirnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) digital. Dokumen ini bukan pengganti fisik, melainkan representasi elektronik yang sah secara hukum, sejalan dengan kebijakan digitalisasi layanan publik. Penggunaannya memungkinkan pemilik kendaraan menyimpan informasi kendaraan secara aman dan praktis melalui perangkat elektronik tanpa perlu membawa dokumen kertas.
Kakorlantas Polri menegaskan bahwa STNK digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan SIM dan STNK fisik. Dalam kondisi tertentu, seperti kehilangan dokumen fisik, petugas dapat memverifikasi keabsahan kendaraan melalui tampilan digital yang diakses dari aplikasi resmi. Ini menjadi langkah efektif dalam meminimalisasi kesulitan saat diperiksa secara langsung di lapangan.
Aplikasi Digital Korlantas Polri menjadi satu-satunya platform resmi untuk aktivasi dan penyimpanan STNK digital. Prosesnya dimulai dengan memiliki STNK fisik terlebih dahulu. Pengguna hanya perlu login ke aplikasi, memilih menu STNK, lalu memasukkan nomor pelat kendaraan dan lima digit terakhir nomor rangka. Sistem akan memverifikasi data, termasuk kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara aplikasi dan dokumen kendaraan. Jika tidak sesuai, proses aktivasi akan gagal.
Fitur keamanan menjadi salah satu keunggulan utama dari STNK digital. Tampilan dokumen tidak bisa direkam atau ditangkap layar, sehingga mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan. Dengan demikian, verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan secara cepat dan akurat oleh petugas, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kendaraan bermotor.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

KUR Naik Jadi Rp325 T, Bunga 0% untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah tingkatkan target KUR 2026 menjadi Rp325 triliun dan beri bunga 0% bagi debitur terdampak gempa di NTT mulai 2027.
15 November 2026

Pemerintah Kaji Skema Insentif untuk Bangkitkan Industri Tekstil
Pemerintah bersama Danantara sedang menyusun skema insentif melalui pembiayaan khusus dan perluasan KIPK untuk menopang daya saing industri tekstil nasional.
15 November 2026

Airlangga Soroti Ketidakhadiran Foto Wapres di Ruang Rapat Kemenko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut tidak ada foto Wakil Presiden di ruangan utama kementerian, menanggapi kehadiran puluhan duta besar dalam acara ekonomi diplomatik.
15 November 2026

Pemerintah Wajibkan Dana Pesangon Disimpan di Lembaga Negara
Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah mulai 2027, demi menjamin hak pekerja saat PHK.
15 November 2026
Berita Lainnya

Dua WNA China Dideportasi karena Jualan Ilegal di Bekasi
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

383 Emiten Terkonsentrasi Kepemilikan, Termasuk Grup Haji Isam dan Salim
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

Rupiah Sentuh Level Terendah Baru di Rp18.231/US$
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

IHSG Naik 1,6% Meski Isu Politik Mengemuka
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Akibat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Dolar Tembus Rp18.460 di Sejumlah Bank
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

OJK dan BEI Perkuat Kolaborasi untuk Stabilitas Pasar Modal
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Sejalan dengan Mata Uang Asia
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

