Subsidi Energi Harus Ditujukan ke Keluarga, Bukan Barang

Kendari, ıNarasikita - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menekankan perlunya transformasi kebijakan subsidi energi dari mekanisme yang melekat pada komoditas menuju pendekatan langsung kepada keluarga penerima manfaat. Menurutnya, pendekatan berbasis individu atau rumah tangga akan memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih tepat, karena subsidi dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi nyata masing-masing keluarga. Dalam diskusi publik, ia menegaskan bahwa harga barang dan jasa sebaiknya dibiarkan bergerak sesuai mekanisme pasar, termasuk fluktuasi harga minyak mentah dan proses pengolahan.

Dengan subsidi yang melekat pada produk seperti LPG 3 kilogram, terjadi disparitas harga yang signifikan antara produk bersubsidi dan nonsubsidi. Di beberapa daerah, harga LPG bersubsidi mencapai Rp21.000 per tabung, sementara harga nonsubsidi berada di level yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini, menurutnya, membuka celah besar bagi praktik oplosan dan penyalahgunaan, yang berpotensi menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk mengalihkan fokus subsidi dari barang ke orang, dengan pendekatan berbasis keluarga sebagai dasar penyaluran.

Di sisi lain, perluasan dan pembaruan data penerima subsidi menjadi kunci utama dalam mencapai ketepatan sasaran. Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia menyoroti pentingnya verifikasi berkala terhadap data awal, termasuk dalam konteks identifikasi tunggal dan pembaruan informasi secara rutin. Ia mencontohkan adanya kasus di mana data penerima masih tercatat meski penerima telah meninggal dunia, akibat tidak adanya proses update yang efektif.

Kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan realitas di lapangan. Misalnya, dalam program distribusi LPG, banyak UMKM yang ternyata membutuhkan lebih dari satu tabung, padahal data awal hanya mencatat kebutuhan dasar. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dinamis dan akurat dalam penentuan penerima manfaat.

Karena itu, ia menekankan bahwa kebijakan subsidi ke depan harus didukung oleh data yang valid, terus diperbarui, dan diverifikasi secara independen. Tanpa proses ini, risiko penyimpangan dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan akan terus mengancam. Kepastian data dan mekanisme verifikasi yang kuat, menurutnya, menjadi fondasi utama bagi kebijakan pemerintah yang efektif dan berkeadilan.