Sumut Siap Larang Peredaran Vape Lewat Perda

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menyiapkan peraturan daerah baru yang secara tegas melarang peredaran, penggunaan, dan perdagangan rokok elektrik serta produk serupa seperti pod. Kebijakan ini merupakan bagian dari revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa perda tersebut akan selesai disusun pada akhir November mendatang, sekaligus menjadi dasar hukum pelarangan yang mengikat secara legal di wilayah provinsi.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran terkait penyalahgunaan vape yang dinilai berpotensi mengancam kesehatan generasi muda. Bobby menekankan bahwa larangan tidak hanya berlaku bagi penggunaan pribadi, tetapi juga melarang aktivitas perdagangan secara komersial. Ia menyatakan bahwa setelah perda disahkan, seluruh bentuk aktivitas terkait vape di Sumut akan dilarang, termasuk penjualan di toko maupun platform digital.

Untuk menekan dampak sosial ekonomi, pemerintah akan menyiapkan dukungan khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya menjalankan usaha vape. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyediaan kredit khusus dari Bank Sumut, dengan pertimbangan bunga pinjaman yang dapat ditanggung oleh pemerintah provinsi. Tujuannya adalah membantu pelaku usaha beralih ke sektor lain tanpa mengalami tekanan finansial berlebihan saat kebijakan berlaku.

Koordinasi dengan lembaga perbankan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) juga sedang digodok guna memperluas akses pembiayaan. Gubernur menyambut partisipasi aktif dari kalangan mahasiswa dan lembaga sosial dalam pendampingan pelaku usaha, serta membantu proses penyaluran dana. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan memperkeruh kondisi, melainkan melindungi generasi muda dari bahaya zat adiktif sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Keputusan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vape haram, mencakup penggunaan, produksi, dan perdagangan. Fatwa tersebut telah disahkan pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta disetujui oleh pimpinan MUI lainnya. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis mahasiswa, turut menjadi penguat kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sumut.