Thailand Perpanjang Jam Operasional Khao San Road Lewat Tengah Malam

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Thailand tengah meninjau kemungkinan perpanjangan jam operasional tempat hiburan malam di kawasan Khao San Road, Bangkok, melalui skema uji coba yang akan menjadi dasar perubahan kebijakan sistemik. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap temuan praktik suap dan pelanggaran hukum dalam inspeksi lapangan, serta ketidaksesuaian aturan yang selama ini membatasi aktivitas bisnis di kawasan tersebut.

Rencana ini dipimpin oleh Menteri yang diperbantukan di Kantor Perdana Menteri, Paradorn Prissananantakul, dalam rapat koordinasi dengan perwakilan Pemerintah Kota Bangkok, kepolisian, dan instansi terkait. Fokus utama pembahasan mencakup peninjauan ulang perizinan, batas waktu operasional, serta mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Kawasan Khao San Road dan sekitarnya, termasuk Jalan Rambuttri, menjadi lokasi utama uji coba karena tingginya aktivitas wisatawan dan kompleksitas regulasi yang berlaku.

Saat ini, meskipun menjadi destinasi utama wisatawan internasional, Khao San Road belum termasuk dalam zona hiburan malam resmi. Sejumlah usaha harus mengoperasikan aktivitasnya dengan izin restoran, yang menyulitkan pengelola karena pembatasan waktu dan ketentuan yang tidak sesuai dengan karakter usaha. Hal ini dinilai memicu praktik suap, di mana oknum pejabat diduga menerima imbalan untuk mengabaikan pelanggaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap semua tempat hiburan, restoran, dan usaha serupa di kawasan tersebut. Data yang terkumpul akan menjadi acuan bersama bagi seluruh instansi dalam pengawasan. Selain itu, disiapkan revisi Undang-Undang Tempat Hiburan serta aturan kerajaan yang mengatur zona larangan mendirikan tempat hiburan. Sistem klasifikasi risiko berbasis kode warna dan peningkatan saluran pengaduan kebisingan juga akan diterapkan.

Sebelum penerapan kebijakan baru, seluruh izin usaha dan standar keselamatan akan diverifikasi secara menyeluruh. Pengelola bisnis dan masyarakat sekitar akan dilibatkan dalam proses konsultasi guna memastikan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengorbankan kenyamanan warga.