Transisi Energi Harus Jamin Keadilan bagi yang Rentan

Kendari, ıNarasikita - Transisi menuju energi bersih di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menekan emisi karbon, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan dan partisipasi aktif kelompok rentan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa kebijakan iklim harus dirancang dengan prinsip keadilan sosial, di mana perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pesisir tidak hanya dilibatkan, tetapi juga mendapatkan akses setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Ia menyoroti bahwa target net-zero bukan berarti menghentikan peluang ekonomi, melainkan merekonstruksi sistem produksi dan konsumsi menjadi lebih berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif. Penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan akses energi, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi elemen krusial dalam proses transformasi ini. Solusi berbasis alam seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan gambut, dan restorasi ekosistem mangrove menjadi prioritas strategis untuk menekan emisi sekaligus menjaga kehidupan masyarakat lokal.

Pemerintah menekankan bahwa ketahanan iklim harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan nasional hingga implementasi di tingkat daerah. Risiko perubahan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam sektor-sektor kunci seperti tata ruang, infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi prinsip dasar, bukan sekadar bentuk komunikasi.

Dalam forum internasional di Turki, Menteri menyoroti keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai contoh konkret penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lokal. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini harus didukung oleh sistem pemantauan terintegrasi, target yang terukur, serta pendekatan pembiayaan yang berkelanjutan.

Pasar karbon internasional, pembiayaan iklim, dan transfer teknologi ditekankan sebagai instrumen penting, terutama untuk mendukung negara berkembang. Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon harus berintegritas tinggi, transparan, dan menghindari penghitungan ganda. Pemerintah juga mendorong kemitraan global yang berdampak nyata, seperti pembangunan infrastruktur tangguh iklim dan transisi energi berkelanjutan, dengan tetap memegang prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berbeda.

Menurut Menteri, pencapaian net-zero dan ketahanan iklim bukan dua tujuan yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu proses yang saling mendukung. Ukuran keberhasilan ambisi iklim bukan hanya pada angka pengurangan emisi, tetapi juga pada seberapa banyak kehidupan yang dilindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang tercipta.