Yusril dan Luhut Bahas Penyempurnaan Definisi Korupsi

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penyempurnaan kerangka hukum terkait korupsi. Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya menyelaraskan definisi kerugian keuangan negara yang selama ini terfragmentasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yusril menekankan bahwa tidak ada niat untuk menghilangkan unsur kerugian keuangan, melainkan memperjelas makna dan aplikasinya secara konsisten di seluruh sistem hukum.

Kendati UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyertakan definisi keuangan negara, perbedaan interpretasi di lapangan menimbulkan ketidakpastian hukum. “Ketika ada banyak definisi, maka akan muncul praktik pemilihan yang lebih menguntungkan secara prosedural, bukan berdasarkan substansi hukum,” ujar Yusril dalam keterangan pers setelah pertemuan. Ia menilai perlu ada kejelasan tunggal agar penegakan hukum tidak tergantung pada pilihan regulasi yang mudah diterapkan.

Yusril mengusulkan pendekatan alternatif dalam penyusunan UU Tindak Pidana Korupsi, yakni bukan mendefinisikan korupsi secara umum, melainkan mengkategorikan tindakan-tindakan spesifik yang termasuk korupsi. Ia merujuk pengalaman penerapan Perpu pasca Bom Bali 2002, di mana terorisme tidak didefinisikan secara konseptual, tetapi ditentukan melalui perbuatan konkret seperti penggunaan senjata dan bahan peledak yang menimbulkan ketakutan massal. Pendekatan serupa, menurut Yusril, dapat diterapkan untuk memperjelas batas-batas korupsi tanpa memperlemah prinsip hukum.

Luhut Binsar Pandjaitan mendukung pendekatan ini, khususnya dalam konteks pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang akan beroperasi di Bali dalam waktu dekat. Ia menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk menarik investor, terutama dari sektor Family Office yang sensitif terhadap risiko hukum. “Kejelasan hukum bukan hanya soal penegakan, tapi juga fondasi kepercayaan dalam sistem ekonomi yang berkembang,” tegasnya.