50 Anggota DPR Usul Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Kendari, ıNarasikita - Sebanyak lima puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari enam fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menanggapi isu keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR dan telah diterima, menandai langkah formal dalam proses peninjauan terhadap status legalitas pendidikan yang menjadi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Jumlah pengusul ini meningkat dari jumlah awal yang dilaporkan sekitar 25 orang.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi penerimaan usulan tersebut dan menegaskan bahwa proses selanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku setelah masa sidang resmi dibuka. Ia menyampaikan bahwa keputusan mengenai tindak lanjut akan diputuskan setelah evaluasi terhadap kelayakan, prosedur, serta komposisi anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna. Proses ini menekankan pentingnya konsensus dan keterbukaan dalam penanganan isu yang bersifat sensitif dan berdampak politik nasional.

Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DP (MD3) yang telah direvisi. Salah satu dasar hukum yang mendasari usulan ini adalah dugaan pelanggaran terhadap syarat sebagai wakil presiden, termasuk keabsahan ijazah atau sertifikat pendidikan yang disetarakan dengan SMA. Hak ini baru dapat dijalankan jika diusulkan oleh minimal 25 anggota, dan disahkan melalui Rapat Paripurna dengan dukungan setidaknya dua pertiga jumlah anggota DPR.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2026, membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, menyatakan dokumen tersebut tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang disetarakan dengan pendidikan setara SMA. Meskipun demikian, MK menolak permohonan karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun menyerahkan persoalan ini kepada parlemen untuk ditindaklanjuti.