Ahrie Sonta Nasution Dipecat Setelah Terbukti Lakukan Penyadapan Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri secara resmi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Keputusan ini berdasarkan hasil sidang etik yang berlangsung selama 11 jam, dimulai pukul 09.00 WIB pada Selasa (10/11), dan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Sidang melibatkan sejumlah saksi yang telah diperiksa sebelumnya oleh Bareskrim, serta didukung bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung Ahrie dalam pelanggaran kode etik.

Ahrie menjadi salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain dirinya, tiga perwira lainnya juga dijerat, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan tidak hanya terjadi terhadap tokoh negara, tetapi juga melibatkan tokoh politik, jurnalis, serta pengusaha, dengan aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga melakukan penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026 guna mengaburkan jejak penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum. Praktik ini dianggap melanggar asas hukum dan menyalahi prosedur yang berlaku. Kepolisian menjerat para tersangka dengan Pasal 258 KUHP, atau Pasal 332 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara satu tersangka lainnya masih dalam proses penanganan hukum.

Keputusan pemecatan ini menegaskan komitmen Polri terhadap penerapan disiplin profesional dan akuntabilitas internal. Dengan penegakan hukum terhadap perwira tinggi yang terlibat dalam pelanggaran serius, institusi berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kekuasaan teknologi dan informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politis.