Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Ajudan Beberkan Ijazah Fisik Jokowi Sebelum Laporan Polisi

Ajudan Presiden Joko Widodo menyatakan pernah melihat langsung ijazah fisik milik sang presiden sebelum pelaporan polisi terkait dugaan ijazah palsu.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 11 November 2026, 17.33 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 13x dibuka
Ajudan Beberkan Ijazah Fisik Jokowi Sebelum Laporan Polisi📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, yang pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo, mengungkap secara langsung dalam persidangan bahwa dirinya pernah melihat dokumen ijazah fisik sarjana milik Jokowi. Keterangan ini disampaikan sebagai saksi dalam sidang perkara terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Syarif menegaskan bahwa yang dilihatnya bukan salinan digital, melainkan dokumen fisik berbentuk ijazah asli, meskipun tidak menyatakan status keasliannya secara eksplisit.

Peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan April 2025, sebelum Jokowi mengajukan laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Syarif menjelaskan bahwa penunjukan dokumen tersebut dilakukan secara privat, sebelum presiden memperlihatkannya kepada para wartawan. Ia menegaskan bahwa penunjukan dokumen itu dilakukan secara eksklusif, bukan bersama media, melainkan secara langsung kepada dirinya sebagai ajudan terpercaya.

Dalam persidangan, pihak penuntut umum menunjukkan ijazah fisik sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa. Syarif kemudian mengidentifikasi dokumen tersebut sebagai yang pernah dilihatnya pada 16 April 2025. Ia menyebut satu ciri khas yang masih teringat, yaitu map tempat penyimpanan ijazah tersebut, yang menjadi petunjuk penting dalam identifikasi dokumen.

Roy Suryo didakwa atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran hukum terkait informasi elektronik terkait pernyataan kontroversial mengenai ijazah Jokowi. Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, termasuk Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya