Ajudan Beberkan Ijazah Fisik Jokowi Sebelum Laporan Polisi
Ajudan Presiden Joko Widodo menyatakan pernah melihat langsung ijazah fisik milik sang presiden sebelum pelaporan polisi terkait dugaan ijazah palsu.
Redaksi iNarasikita·Rabu, 11 November 2026, 17.33 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 13x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, yang pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo, mengungkap secara langsung dalam persidangan bahwa dirinya pernah melihat dokumen ijazah fisik sarjana milik Jokowi. Keterangan ini disampaikan sebagai saksi dalam sidang perkara terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Syarif menegaskan bahwa yang dilihatnya bukan salinan digital, melainkan dokumen fisik berbentuk ijazah asli, meskipun tidak menyatakan status keasliannya secara eksplisit.
Peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan April 2025, sebelum Jokowi mengajukan laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Syarif menjelaskan bahwa penunjukan dokumen tersebut dilakukan secara privat, sebelum presiden memperlihatkannya kepada para wartawan. Ia menegaskan bahwa penunjukan dokumen itu dilakukan secara eksklusif, bukan bersama media, melainkan secara langsung kepada dirinya sebagai ajudan terpercaya.
Dalam persidangan, pihak penuntut umum menunjukkan ijazah fisik sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa. Syarif kemudian mengidentifikasi dokumen tersebut sebagai yang pernah dilihatnya pada 16 April 2025. Ia menyebut satu ciri khas yang masih teringat, yaitu map tempat penyimpanan ijazah tersebut, yang menjadi petunjuk penting dalam identifikasi dokumen.
Roy Suryo didakwa atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran hukum terkait informasi elektronik terkait pernyataan kontroversial mengenai ijazah Jokowi. Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, termasuk Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh
Ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (14/11) menolak RUU yang memberi perlindungan hukum ekstrem bagi polisi saat menggunakan senjata, sambil menyoroti krisis biaya hidup dan perlindungan anak.
14 November 2026

Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan
Pakar hukum mendukung langkah Kapolri menindaklanjuti dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang konsisten.
14 November 2026

Dua Pendaki Ilegal Semeru Dinyatakan Hilang Permanen
Operasi SAR untuk dua pendaki ilegal di Gunung Semeru dihentikan setelah tujuh hari penyisiran tanpa hasil, dengan tim menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
14 November 2026

Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati
Polda Kalbar menyerahkan lima tersangka kasus korupsi proyek runway Bandara Rahadi Oesman beserta berkas dan aset senilai Rp338 juta ke Kejati untuk proses penuntutan.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA

