Aturan Pengerahan TNI dalam Unjuk Rasa Dijelaskan DPR

Kendari, ıNarasikita - Ketentuan hukum yang mengatur pengerahan TNI dalam situasi unjuk rasa telah dijelaskan secara rinci oleh anggota Komisi I DPR. Menurut keterangan resmi, pelibatan militer dalam penanganan konflik sosial tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Proses ini harus memenuhi mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengerahan TNI harus berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah daerah setempat kepada Presiden. Keputusan ini bukan kewenangan semata pihak kepolisian atau instansi lain, melainkan melibatkan proses koordinasi tingkat nasional.

Dalam pelaksanaannya, TNI tetap berada di bawah kendali operasional Polri saat berada di lapangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI dan perubahannya. Keberadaan TNI dalam tugas pengamanan unjuk rasa, menurut anggota komisi, harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, dengan mekanisme yang terstruktur dan transparan.

Wakil Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa kehadiran TNI dalam demonstrasi di sekitar Bundaran HI merupakan bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UU. Ia menekankan bahwa baik TNI maupun Polri memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban publik sekaligus mengamankan hak demokrasi warga. Menurutnya, pelibatan militer dalam konteks tersebut merupakan hal yang lazim dan sah selama memenuhi prosedur yang berlaku.