Bos Toshida Menanti Putusan Kasus Suap Terkait LHP Ombudsman

Kendari, ıNarasikita - Kasus suap yang menyeret Laode Sinarwan Oda, Direktur PT Toshida Indonesia, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan putusan. Sidang digelar pada Kamis, 5 November 2026, di ruang Wirjono Projodikoro 1, dipimpin oleh Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati. Terdakwa yang juga dikenal sebagai Alan ini sebelumnya dituntut hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta, dengan subsider 60 hari kurungan.

Pertimbangan hukum dalam kasus ini berpusat pada dugaan pemberian uang senilai Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto, yang saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Uang tersebut diduga diberikan bersama Lukman Malanuang pada tahun 2025 guna memengaruhi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) atas nama PT Toshida Indonesia.

Pengaruh yang diharapkan adalah agar LHP menyatakan penetapan nilai tersebut sebagai perbuatan malaadministrasi, sekaligus menilai penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai tindakan tidak sesuai prosedur. Tujuan utama dari aksi tersebut adalah untuk menghindari kewajiban pembayaran yang dinilai tinggi oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelumnya, Hery Susanto telah divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim karena terbukti menerima suap senilai Rp3,87 miliar, termasuk uang dan rumah di Pulo Gebang, Jakarta. Ia juga dijatuhi denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan, serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar, dengan rumahnya menjadi objek pengganti. Putusan ini menjadi dasar hukum penting dalam proses hukum yang kini menunggu keputusan atas terdakwa lainnya, termasuk Laode Sinarwan Oda.