DPR Batasi 6 Jenis Kejahatan untuk Perampasan Aset

Kendari, ıNarasikita - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah telah menyetujui pengurangan jumlah tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, dari semula 13 jenis menjadi hanya enam. Keputusan ini diambil untuk memastikan mekanisme perampasan tidak terlalu luas dan menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Penyempitan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi mendalam terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga hukum.

Pada tahap awal, rancangan undang-undang mencakup berbagai sektor seperti perpajakan, perbankan, pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Namun, adanya kekhawatiran terhadap dampak sosial dan risiko penyalahgunaan kewenangan mendorong revisi. Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menekankan pentingnya membatasi cakupan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat umum.

Enam jenis tindak pidana yang disepakati mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat. Kategori terakhir mencakup kasus seperti penipuan investasi ilegal, judi daring, dan kerugian akibat penipuan kripto, yang dianggap memiliki karakteristik ekonomi dan teknologi khusus.

Selain membatasi cakupan, RUU ini juga menekankan kembali hak korban atas aset hasil kejahatan. Banyak korban dari kasus investasi bodong yang meminta agar aset yang disita tidak sepenuhnya masuk ke kas negara, melainkan digunakan untuk pemulihan kerugian. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan pasal, agar perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan perlindungan hukum bagi korban.

Pendekatan ini juga didukung oleh para anggota panitia kerja, termasuk Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra, yang menilai pembatasan menjadi lima jenis kejahatan terkait secara strategis. Ia menekankan perlunya kejelasan unsur dan karakteristik tindak pidana agar proses penyidikan tidak terbuka terhadap interpretasi luas. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan modus teknologi informasi bersifat fleksibel, tetapi tetap berlandaskan prinsip khusus yang telah disepakati, seperti dampak ekonomi dan penggunaan teknologi.