DPR Gelar Hak Menyatakan Pendapat atas Syarat Pendidikan Gibran

Kendari, ıNarasikita - Sebanyak tiga puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan dukungan secara resmi untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini muncul sebagai respons atas polemik terkait syarat pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemilu 2024. Penandatanganan dilakukan secara kolektif oleh perwakilan dari berbagai fraksi, menunjukkan keterlibatan lintas partai dalam proses tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas dalam Pasal 79 ayat (1) serta (4) UU MD3. Hak ini dapat diajukan oleh minimal 25 anggota DPR untuk menanggapi persoalan penting dalam bidang kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat negara, kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak luas, atau tindak lanjut dari hak interpelasi dan angket. Dalam kasus ini, fokusnya adalah pada kelayakan pendidikan yang menjadi syarat pencalonan.

Proses selanjutnya memerlukan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri setidaknya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Jika disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi untuk melakukan kajian mendalam. Hasil temuan panitia akan disampaikan kembali dalam Rapat Paripurna. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau ketidaklayakan, laporan tersebut akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diproses lebih lanjut.

Dalam kasus ini, jika MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran terbukti, DPR akan menggelar Rapat Paripurna khusus untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya, jika MK menolak atau menyatakan tidak terbukti, proses Hak Menyatakan Pendapat dinyatakan berakhir. Mardani Ali Sera, salah satu pengusul, mengonfirmasi bahwa penandatanganan telah dilakukan sejak Senin malam dan terus bertambah, dengan nama-nama anggota dari berbagai fraksi tercantum dalam dokumen resmi.