DPRD Konawe Utara Minta Penyidikan Tuntas Kericuhan di PT KPI

Kendari, ıNarasikita - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara secara resmi meminta penegak hukum untuk segera mengusut tuntas insiden keributan yang terjadi di area operasional PT KPI. Kejadian tersebut melibatkan massa warga dan tim keamanan perusahaan, yang berujung pada kerusakan fasilitas dan luka ringan pada sejumlah pihak. DPRD menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi hubungan antara masyarakat dan perusahaan.

Dalam rapat kerja khusus, anggota dewan menyatakan bahwa insiden tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Mereka menyoroti kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan dan instansi terkait dalam menangani protes masyarakat. Sejumlah fraksi menekankan bahwa kehadiran aparat harus menjaga netralitas dan mengedepankan dialog, bukan kekerasan.

Ketua DPRD Konawe Utara mengungkapkan bahwa hasil investigasi harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami proses hukum yang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan serupa di masa depan melalui peningkatan komunikasi antara perusahaan dan komunitas sekitar. Tidak hanya menuntaskan kasus ini, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian konflik.

Pihak perusahaan diminta untuk bersikap terbuka dan menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat. DPRD menegaskan bahwa keberlangsungan operasional perusahaan tidak boleh mengorbankan hak dan keamanan warga lokal. Penyelesaian yang adil dan proporsional menjadi kunci agar stabilitas sosial tetap terjaga di wilayah tersebut.